Borobudur siaga satu, ‘krisis Rohingya tak sepatutnya dilokalisasi’

0
97

Polda Jawa Tengah menetapkan status siaga satu untuk kawasan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, menyusul rencana demonstrasi sejumlah ormas terkait krisis Rohingya di Myanmar, Jumat (08/09) besok.

Pemuka agama menyebut unjuk rasa apapun tidak seharusnya digelar di candi yang merupakan tempat peribadatan pemeluk Buddha itu.

“Kami siaga satu mulai hari ini. Kapolda dan asisten operasi Kapolri ada di lokasi untuk memantau. Kami jaga masyarakat yang berwisata agar mereka tidak terganggu,” ujar Kabid Humas Polda Jateng Kombes Djarod Padakova melalui sambungan telepon.

Djarod menuturkan, UU 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyebut tempat ibadah sebagai satu dari delapan kategori lokasi terlarang untuk demonstrasi.

Kepolisian, kata Djarod, akan memantau pergerakan massa sejumlah ormas yang terlibat rencana unjuk rasa krisis Rohingya.

“Sudah kami tegaskan demo itu dilarang. Tidak akan diberi izin. Akan kami tindak tegas karena dilarang Kapolri. Undang-undang juga melarang,” ujar Djarod.

Sebelumnya, Kapolres Magelang AKBP Hindarsono menyebut koordinator unjuk rasa telah sepakat mengurungkan niat berdemo di Borobudur. Dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, rencana unjuk rasa itu dialihkan ke Masjid An Nur Sawitan, sekitar 1,5 kilometer dari Borobudur.

“Agendanya, salat Jumat berjamaah, doa bersama dan penggalangan dana untuk Muslim Rohingya. Panitia penyelenggara aksi juga sudah menyetujui,” kata Hindarsono kepada pers.

Adapun, Jumat besok kegiatan pariwisata Borobudur hanya dibuka untuk wisatawan yang datang secara berkelompok, bukan perorangan. Pengelola mengambil keputusan itu untuk mempermudah pengawasan terhadap pengunjung.

‘Bukan isu lokal’

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas meminta komunitas Islam tidak menjadikan krisis Rohingya sebagai dasar persekusi terhadap penganut Buddha. Yang terjadi di Rakhine, Myanmar, kata dia, tidak sepatutnya dilokalisasi.

“Masalah di sana jangan dijadikan dasar untuk membenci pemeluk Buddha di Indonesia karena mereka tidak berhubungan dengan yang terjadi di sana.

“Atas dasar apa kita harus membenci umat Buddha dan berdemo di Borobudur? MUI jelas tidak merestui demo di sana,” ujar Anwar di Jakarta, Rabu siang tadi.

Menurut Anwar, persekusi terhadap umat Buddha dan unjuk rasa di Borobudur akan memicu persoalan baru, terutama dari komunitas Buddha internasional.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Inter Religion Council Din Syamsuddin menyebut krisis Rohingya di Myanmar tak dapat dilepaskan dari konteks keagamaan. Namun ia mengimbau publik berkontribusi secara positif bagi para pengungsi Rohingya.

“Banyak kalangan Islam berjihad di sana dengan membangun rumah sakit dan tempat pendidikan. Krisis itu harus diselesaikan secara beradab,” ujarnya.

Kemarin, ratusan orang dari berbagai ormas seperti FPI, Pemuda Pancasila, dan Forum Betawi Rempug berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah segera mengusir perwakilan Myanmar dari Indonesia.

Pada demo itu, sejumlah ujaran beberapa kali terdengar. Kata bunuh, bakar, sweeping diucapkan orator dari mobil komando. Pimpinan ormas-ormas itu juga mendorong anggota mereka pergi ke Rakhine, memberi bantuan fisik melawan militer Myanmar.

Adapun, pemerintah Myanmar hingga saat ini terus memperketat akses masuk ke Rakhine. Sejak 25 Agustus lalu, gelombang pengungsi Rohingya keluar dari Rakhine menuju Bangladesh masih terjadi. Setidaknya 400 orang dilaporkan tewas dalam konflik terbaru di negara bagian tersebut.

Sumber : bbc.com