Google, Facebook dan Twitter ditargetkan oleh undang-undang baru karena senator berusaha menghentikan campur tangan pemilihan Rusia

0
79

Senator John McCain dan dua senator Demokrat telah mengumumkan sebuah undang-undang yang akan memaksa Facebook, Google dan yang lainnya untuk mengungkapkan siapa yang membeli iklan politik online – sebuah ukuran yang dapat membawa perubahan besar dalam industri yang telah berjuang agar tidak mematuhi peraturan yang ketat.

Ketika melepaskan tanggapan legislatif pertama terhadap wahyu bahwa Rusia menggunakan platform teknologi untuk ikut campur dalam pemilihan tahun lalu, para senator mengatakan bahwa undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan fondasi sistem politik AS.

Dalam sebuah konferensi pers, perwakilan sponsor Demokrat dari senator Amy Klobuchar dan Mark Warner – bersiul bagaimana aktor asing dapat memanfaatkan celah dalam undang-undang saat ini untuk mengancam integritas sistem pemilihan AS.

“Seluruh demokrasi kita didasarkan pada gagasan sederhana bahwa orang-orang di negara kita seharusnya mengatur dirinya sendiri,” kata Klobuchar. “Sekarang 240 tahun kemudian, demokrasi kita beresiko. Rusia menyerang pemilihan kita, dan mereka dan kekuatan dan kepentingan asing lainnya akan terus membagi negara kita jika kita tidak bertindak sekarang. ”

Menjelang pemilihan 2016, Facebook menjual lebih dari $ 100.000 iklan ke “peternakan troll” Rusia dengan sejarah mendorong propaganda pro-Kremlin, perwakilan perusahaan mengatakan kepada penyidik ​​kongres. Sementara itu, Google menjual setidaknya $ 4.700 iklan ke akun yang diyakini terkait dengan pemerintah Rusia, menurut New York Times.

Pengungkapan ini menimbulkan kekhawatiran di Capitol Hill, dan mengikuti beberapa bulan kritik tentang peran perusahaan teknologi dalam penyebaran informasi palsu selama pemilihan.

Jauh sebelum pemilihan presiden tahun lalu, Google dan Facebook telah meminta untuk dibebaskan dari peraturan pengungkapan yang ada yang mencakup stasiun TV dan radio, dengan menyatakan bahwa iklan pada platform masing-masing terlalu kecil agar sesuai dengan daftar penafian yang telah membelinya.

Komisi Pemilu Federal telah membenarkan pemberian pembebasan tersebut dengan menyatakan bahwa Internet adalah “cara komunikasi massa dan pidato politik yang unik dan berkembang yang berbeda dari media lain dengan cara yang menjamin pendekatan peraturan yang terkendali.”

Sekarang, anggota Kongres ingin mengubah kebijakan ini.

“Perundang-undangan bipartisan kami akan menjawab tantangan serius ini dengan memperluas undang-undang keuangan kampanye untuk menerapkan platform komunikasi internet dan digital yang memerintahkan audiensi yang signifikan,” McCain mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Saya telah lama berjuang untuk meningkatkan transparansi dan mengakhiri pengaruh yang merusak kepentingan khusus dalam kampanye politik, dan saya yakin undang-undang ini akan memodernkan undang-undang yang ada untuk menjaga integritas sistem pemilu kita. ”

Ms Klobuchar dan Mr Warner mengatakan bahwa RUU bipartisan Senat akan memastikan bahwa iklan politik yang dijual secara online dilindungi oleh peraturan yang sama seperti iklan yang dijual di TV, radio dan satelit. Mr Warner adalah wakil ketua Komite Intelijen Senat, yang merupakan salah satu dari beberapa panel kongres yang melakukan penyelidikan terhadap campur tangan Rusia dalam pemilihan 2016.

Warner mengatakan dia tertarik untuk berkolaborasi dengan perusahaan platform, yang telah melobi di Capitol Hill untuk membentuk undang-undang mengenai iklan politik online, menurut Politico.

“Dari draft awal, RUU ini baru semakin menguat dan ketat,” kata Klobuchar.

Banyak anggota Partai Republik dan anggota komite intelijen telah menyatakan minatnya untuk mendukung undang-undang tersebut, kata Warner, dengan beberapa mengatakan bahwa mereka menunggu untuk melihat apa yang terjadi dalam sidang panel pada 1 November. Pada saat itu, perwakilan dari perusahaan teknologi akan bersaksi sebagai bagian dari probe Rusia komite tersebut.

Sejauh ini, perwakilan Google, Facebook dan Twitter telah enggan menanggapi tanggapan mereka terhadap undang-undang baru tersebut.

Facebook dan Twitter merilis pernyataan berjanji untuk bekerja sama dengan para politisi; Google menolak berkomentar.

Seorang perwakilan Twitter mengatakan dalam sebuah pernyataan email bahwa “kami berharap dapat melibatkan Kongres dan FEC mengenai masalah ini”, dan seorang juru bicara Facebook mengatakan, “Kami terbuka untuk bekerja dengan anggota parlemen dan meninjau setiap proposal legislatif yang masuk akal.”