Head of Corporate Communication Google Indonesia Jason Tedjasukmana mengklaim hingga saat ini timnya belum pernah “kecolongan” dalam urusan meloloskan iklan politik.
“Belum sih selama ini, kita lihat saja nanti, dengan musim politik sekarang,” tutur Jason saat ditemui di kantor Google Indonesia, Rabu (27/6).
Dalam melakukan kurasi iklannya, Google menggunakan sistem otomatis. Ia tak menggunakan tenaga kurasi manusia. Sistem ini akan secara otomatis menyaring dan menolak iklan-iklan yang tidak sesuai dengan kebijakan periklanan Google.
“Terkadang ada juga orang [yang melakukan kurasi iklan], tergantung keadaannya perlu atau tidak, tapi rata-rata di sini sudah tersaring dari sistem,” ujar Jason.
Ketika ditanya terkait rencana untuk memperketat sistem kurasi iklan dengan bantuan manusia di tahun politik ini, Google menyebut bahwa mereka belum bisa memberikan pernyataan terkait hal tersebut.
Google memang memiliki kebijakan periklanan yang melarang beberapa jenis iklan untuk tampil di layar para pengguna. Namun, kebijakan itu berbeda-beda tergantung dari peraturan masing-masing negara. Di Indonesia, salah satu kebijakannya adalah tidak mengizinkan iklan yang mempromosikan kandidat atau partai politik.
Selain iklan berbau politik, Google Indonesia juga melarang iklan kartu kredit dengan layanan uang kembali, layanan mempelai wanita internasional, serta produk dan aksesori seksual.
Baru-baru ini Google di Amerika Serikat juga memperbarui kebijakannya terkait iklan politik. Mereka mewajibkan para pengiklan untuk menunjukkan kartu kependudukan demi memastikan bahwa pengiklan benar-benar warga negara AS.
Perubahan ini dilakukan setelah Google dan perusahaan media sosial lain disalahgunakan oleh aktor dari luar negeri. Salah satunya adalah pemerintah Rusia yang didukung oleh Agensi Penelitian Internet mereka saat pemilihan Presiden di Amerika Serikat.
