Pelaku e-Commerce enggan untuk memaparkan data total pendapatan maupun total nilai transaksi. Data yang tertutup ini membuat sejumlah kalangan hingga Badan Pusat Statistik (BPS) sulit mengukur pencapaian e-Commerce.
Ketua umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Igantius Untung memaparkan sejumlah faktor yang membuat para pelaku e-Commerce enggan membuka data tersebut.
“Data ini kan seperti dapurnya. Amat sangat berbahaya untuk dibocorkan,” kata Ignatius di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/9).
Ignatius menyebut para pelaku e-Commerce tidak mengobral data ini agar para investor tidak kabur ke perusahaan dengan nilai transaksi maupun omzet yang tertinggi. Oleh karena itu, dia menjelaskan setiap marketplace lebih lebih tertutup untuk membagikan data data ini. Mereka cenderung membagikan data tersebut hanya untuk ke calon investor yang kuat.
“Untuk bisa mendapatkan funding, data transaksi itu menjadi mahal. Jika data diobral, nanti investor lari ke perusahaan dengan transaksi tinggi. Investor memang tidak mendatangi setiap perusahaan untuk meminta data,” kata Ignatius.
Ignatius mengatakan bisnis model perusahaan konvensional dengan perusahaan e-Commerce cukup berbeda. Ibarat lomba lari, perusahaan konvensional memiliki perencanaan marathon atau jangka panjang.
Selain itu Ignatius mengatakan investor di perusahaan konvensional cenderung sama dan tidak banyak perubahan.
“Perusahaan offline itu ibarat marathon. Proyeksi sudah langsung 10 tahun ke depan.Butuh uang berapa, cash flow berapa dan akan balik modal di tahun ke berapa. Perusahaan offline dari depan ke belakang cenderung investornya yang menyuntik dia dia lagi,” kata Ignatius.
Bisnis model e-Commerce diibaratkan seperti lomba multi-sprint. Bisnis model multi-sprint ini memiliki perencanaan jangka pendek mulai dari 12 bulan hingga 18 bulan
“E-Commerce bicara dua belas sampai delapan belas bulan untuk satu seri pendanaan. Pokoknya ada satu titik yang harus di kejar, nanti di sini investor yang masuk bisa lain lagi. Uang yang masuk dipakai lagi ke mana lagi,” kata Ignatius.
Tidak Mau Saling Klaim
Selain masalah investor, pelitnya para pelaku e-Commerce ini disebabkan agar mereka tidak saling klaim terkait siapa yang menjadi raja terkait total nilai transaksi.
“Bahaya bisa digunakan kompetitor untuk berbicara bahwa kita yang paling besar. Sekarang semua e-Commerce itu tidak bisa klaim berdasarkan total nilai transaksi. Jadi kami juga tidak mau orang klaim nomor satu sebagai paling banyak karena datanya juga tidak ada yang obral,” ujar Ignatius.
Sebelumnya, BPS berencana mulai mengumpulkan data e-Commerce pada pekan pertama atau kedua Januari 2018. Data tersebut rencananya bakal dipublikasikan pada Februari 2018. Hingga kini data-data ini masih juga belum diberikan.
“Terakhir kami collect data itu kami kerja sama dengan beberapa kementerian dan BPS tapi hasilnya belum tuntas. Minimal kami punya data data awal tentang transaksi E-commerce. Nilainya belum bisa dapatkan,” kata Ignatius.
Data yang bakal direkam BPS, antara lain, mencakup transaksi, omzet, teknologi, investasi luar dan dalam negeri, serta metode pembayaran.
BPS rencananya bakal mengklasifikasikan e-Commerce dalam sembilan kategori, antara lain, marketplace, transportasi, logistik, pembayaran, dan perusahaan investasi. Adapun data yang akan dikumpulkan rencananya akan berasal dari anggota idEA yang berjumlah 320 pelaku bisnis
