Koalisi 16 negara bagian Amerika Serikat, yang dipimpin oleh California, menuntut pemerintahan Presiden Donald Trump terkait keputusannya menyatakan keadaan darurat untuk menghimpun dana pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko.
Trump menyatakan deklarasi pada hari Jumat (15/02) memotong Kongres setelah badan legislatif tersebut menolak menyetujui dana US$5,7 miliar atau Rp80 triliun untuk membangun tembok perbatasan yang memisahkan wilayah AS dengan Meksiko.
Negara-negara bagian itu menyatakan keinginan untuk menghambat Trump “menyalahgunakan kekuasaan presiden”.
Pihak Demokrat menolak mendanai tembok usulan Trump. Pembangunan tembok itu tercatat sebagai janji kampanye yang penting, dan Demokrat menegaskan akan mempertanyakan rencananya.
Pernyataaan presiden dikeluarkan setelah dia menandatangani rancangan undang-undang anggaran untuk menghindari penghentian kembali roda pemerintahan. DPR AS hanya menyetujui pemberian US$1,375 miliar atau Rp19 triliun untuk membangun tembok perbatasan baru.
Trump mengatakan dirinya tidak perlu menyatakan keadaan darurat, tetapi tetap melakukannya dengan harapan dapat mendapat dana tembok dengan lebih cepat. Para pengamat mengatakan komentarnya ini justru akan mengacaukan sisi hukum dari pandangannya sendiri.
Mengapa Trump dituntut?
Tuntutan yang diajukan pada hari Senin (18/02) berusaha mencegah Trump menerapkan pernyataan darurat membangun tembok, dengan mengatakan presiden tidak memiliki kekuasaan untuk mengalihkan dana yang disetujui Kongres untuk membiayai proyeknya.
Keputusan Trump dikatakan “tidak konstitusional dan tidak sesuai hukum” dan “presiden sendiri mengakui” bahwa pernyataan darurat tidak diperlukan.
“Kami menuntut Presiden Trump untuk menghentikannya, secara sepihak merampok dana pembayar pajak yang secara hukum disisihkan Kongres untuk kepentingan rakyat negara bagian kami.
“Bagi sebagian besar dari kami, kantor kepresidenan bukanlah tempat bermain drama,” kata Jaksa Agung California, Xavier Becerra.
Negara lain yang juga menuntut adalah Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia dan Michigan.
Negara-negara bagian – semuanya kecuali Maryland dikuasai Demokrat – menyatakan tuntutan bertujuan untuk melindungi rakyat, sumbar daya alam dan kepentingan ekonomi. Mereka mengatakan perintah Trump untuk mengalihkan dana akan membuat mereka harus mengeluarkan dana jutaan dolar.
Gedung Putih belum mengomentari tuntutan yang diajukan ke pengadilan Northern District of California itu.
Gubernur California, Gavin Newsom menolak keputusan presiden dengan mengatakannya sebagai sebuah “teater politik” sementara jaksa agung negara bagian New York dari partai Demokrat, Letitia James menegaskan ” akan menyerang balik dengan menggunakan semua perangkat hukum yang tersedia untuk kami”.
Bagaimana Trump menyatakan keadaan darurat?
Presiden mengatakan keadaan darurat akan memungkinkannya untuk mendapatkan hampir US$8 miliar, masih jauh lebih sedikit dibandingkan perkiraan biaya US$23 miliar biaya tembok sepanjang 3.200 km di perbatasan.
Trump menyadari bahwa dirinya dapat dituntut karena tindakan ini dan memperkirakan kasus ini kemungkinan akan mencapai Mahkamah Agung.
“Kita akan menghadapi krisis keamanan nasional di perbatasan bagian selatan kita,” kata Trump yang berulang kali mengatakan saat kampanye presiden 2016 bahwa Meksiko akan membiayai tembok. “Semua orang mengetahui tembok akan berguna.”
Tetapi para pengkritiknya menuduh pemerintah membuat-buat krisis, dengan mengatakan pernyataan presiden tentang keadaan tersebut tidaklah benar.
Sejumlah pengamat mengatakan sebagian besar migran gelap yang masuk ke AS setiap tahun adalah orang-orang yang tetap tinggal setelah masa berlaku visanya habis dan sebagian besar narkoba yang masuk ke negara itu dibawa melalui pelabuhan.
Setelah pernyataan hari Jumat, kelompok advokasi liberal, Public Citizen, mengajukan tuntutan mewakili cagar alam dan tiga pemilik tanah di Texas yang diberitahu bahwa tembok akan dibangun di lahan mereka.
Apa yang dimaksud dengan darurat nasional?
National Emergencies Act digunakan saat terjadi krisis nasional. Jika presiden menyatakan keadaan darurat nasional maka langkah itu akan membuat presiden memiliki akses terhadap kekuasaan khusus yang memungkinkannya memotong proses politik pada umumnya.
Pernyataan darurat sejumlah presiden sebelumnya terkait dengan krisis kebijakan luar negeri – termasuk menghambat pihak yang terlibat terorisme memiliki akses terhadap dana atau melarang investasi negara yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia.
Hukum darurat tersebut berisi klausul yang mengizinkan Kongres untuk mencabut status darurat jika kedua majelis melakukan pemungutan suara – dan presiden tidak memveto.
Karena memegang kekuasaan mayoritas di Kongres, Demokrat dapat meloloskan resolusi ke Senat. Republik memang menguasai Senat, tetapi sejumlah senator Republik secara terbuka mengatakan ketidaknyamanan mereka terkait tindakan presiden menyatakan darurat nasional.
Resolusi tetap memerlukan tanda tangan Trump agar dapat lolos dan presiden dapat mengeluarkan veto. Suara mayoritas meyakinkan di kedua majelis Kongres – yang saat ini sedang reses selama seminggu – diperlukan untuk membatalkan veto presiden.
