Presiden Joko Widodo menutup pidato kenegaraan kedua di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sidang Tahunan MPR dengan meminta izin pemindahan ibu kota negara. Jokowi memohon izin kepada seluruh peserta sidang dan rakyat Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.
“Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi di Gedung Nusanatara I, Komplek Parlemen, Jumat (16/8).
Jokowi menyebut ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
Pemindahan ibu kota, lanjut Jokowi, demi mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi.
“Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” kata Jokowi sebelum menutup pidato kenegaraan.
Pemindahan ibu kota menjadi salah satu target pemerintahan Jokowi. Presiden sebelumnya menyebut pilihan daerah untuk ibu kota baru di Pulau Kalimantan antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan.
Mantan wali kota Solo itu menyatakan segala aspek dalam proses pemindahan ibu kota, seperti skema pembiayaan, desain kelembagaan, hingga payung hukum regulasi, sedang dikaji secara mendalam dan detail.
Menurut Jokowi, pengalaman negara-negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari untuk mengantisipasi hambatan yang muncul. Kemudian faktor-faktor kunci keberhasilan pemindahan ibu kota yang bisa diadopsi, bisa jadi diadaptasi.
