Beberapa kementerian di Inggris sedang mempertimbangkan pengetatan aturan keamanan terhadap Rusia setelah parlemen menuduh pemerintah pimpinan PM Boris Johnson meremehkan ancaman campur tangan Rusia di dalam negeri.
Menteri Perhubungan Grant Shapps mengatakan sedang mempelajari aturan untuk meminta agen asing untuk mendaftar di Inggris.
Katanya, langkah ini bukan “solusi tunggal” menghadapi ancaman keamanan, tetapi bisa mempermudah dalam mengekstradisi mata-mata.
Partai Buruh Inggris mengkritik “kegagalan sistemik” Inggris dalam menghadapi Rusia.
Grant Shapps mengatakan pemerintah telah mengambil “pendekatan yang berorientasi ke depan” dan beranggapan sudah waktunya untuk “menambah kekuatan”.
Rencana agar agen asing mendaftarkan diri sudah disebut-sebut dalam agenda legislatif bulan Desember tahun lalu dan diumumkan juga oleh mantan Menteri Dalam Negeri Sajid Javid bulan Mei tahun lalu.
Shapp mengatakan aturan ini “mungkin akan berguna” sekalipun ia mengingatkan itu bukan merupakan “jawaban keseluruhan” dalam menghadapi ancaman.
Pemerintah akan menghadapi pertanyaan parlemen untuk bertindak lebih dalam menghadapi spionase Rusia, sesudah Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen (ISC) menyebut bahwa Inggris adalah target utama Rusia sesudah Amerika Serikat dan NATO.
‘Masalah pelik’
Dalam laporan setebal 50 halaman, ISC menyebutkan bahwa Inggris “jelas merupakan target” kampanye disinformasi terkait pemilu.
Namun isu ini digambarkan sebagai “masalah yang akan memicu silang pendapat” dan tak ada organisasi yang mengambil inisiatif untuk mengatasinya.
Anggoa ISC Kevan Jones mengatakan kepada BBC ia berharap pengumuman pemerintah tentang aturan hukum baru – yang merupakan rekomendasi laporan tersebut – bukan semata-mata “pelintiran”, dan benar-benar terwujud dalam tindakan.
ISC mengusulkan adanya Undang-undang spionase baru untuk mencegah seseorang yang bertindak untuk kepentingan asing menutupi hubungan mereka dengan negeri asing tersebut.
Kewajiban ini, menurut laporan tersebut, serupa dengan Amerika Serikat di mana agen asing diharuskan mendaftar ke departemen kehakiman.
Langkah ini dianggap “sangat bernilai dalam menghadapi pengaruh Rusia di Inggris”.
Laporan parlemen ini menuduh pemerintah tak membuat langkah-langkah untuk menyelidiki tuduhan campur tangan Rusia dalam referendum Uni Eropa, dan mengkritik agen intelijen yang tak menganggap serius masalah ini.
Disebutkan di laporan itu, pemerintah “terlambat menyadari tingkat ancaman yang bisa ditimbulkan oleh Rusia,” sesudah operasi “peretasan dan kebocoran” terhadap Partai Demokrat di Amerika yang sangat mempengaruhi pemilu AS.
‘Alat dan sumber daya’
Kekuatan oposisi, Partai Buruh, akan menggunakan kesempatan sesi tanya jawab di parlemen untuk menyoroti yang mereka anggap “kekurangan” dalam kebijakan keamanan nasional Inggris yang diperlihatkan oleh laporan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Bayangan Nick Thomas-Symonds mengatakan pemerintah telah gagal dalam menyediakan “dukungan strategis, perangkat undang-undang dan sumber daya yang dibutuhkan” untuk membela kepentingan nasional.
Thomas-Symonds mengatakan Partai Buruh akan mendukung pemerintah jika mereka mengambil langkah seperti yang disebutkan dalam laporan itu, seperti undang-undang baru dan bekerja sama dengan perusahaan daring untuk memastikan mereka bertindak “segera untuk menghadapi kegiatan berbahaya yang terjadi di platform mereka”.
Katanya, laporan ini “membuat kesimpulan yang luar biasa jelas mengenai kegagalan pemerintah kita,” dan nilai penting laporan ini “tak boleh diremehkan”.
Pemerintah menolak seruan komite ini untuk penilaian menyeluruh oleh agen intelijen terhadap kemungkinan campur tangan Rusia dalam referendum Uni Eropa tahun 2016, sembari menyatakan mereka “tak melihat bukti adanya campur tangan yang berhasil”.
Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan, “Sikap kami jelas bahwa Rusia harus menghentikan serangan mereka terhadap Inggris dan sekutu-sekutunya”.
“Kami akan bersikap tegas membela negara kami, demokrasi kami dan nilai-nilai kami dari permusuhan negara lain”.
Raab menolak tuduhan dari anggota parlemen Stewart Hosie – yang juga anggota ISC – bahwa pemerintah “secara aktif menghindari” bukti adanya campur tangan Rusia.
Menteri luar negeri Rusia menyebut laporan tersebut sebagai “Russophobia”.
