Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan semakin panas

0
651

Korea Utara kesal dengan sikap dari pihak Korea Selatan yang dianggap tak menindak secara tegas para pembelot yang kerap mengkritisi Kim Jong Un.

Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan kian memanas. Korea Utara diberitakan meledakkan kantor penghubung antar dua negara di dekat perbatasan, Kaesong pada selasa 16 Juni 2020.

Media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa kantor penghubung berlantai empat yang terletak dekat zona demiliterisasi  (Demilitarization zone atau DMZ) telah hancur lebur oleh sebuah ledakan hebat pada pukul 14:50 waktu setempat. Gumpalan asap hitam membubung di atas area tersebut yang terlihat dari sisi perbatasan Korea Selatan.

Kantor penghubung dua negara tersebut dibuat dalam keadaan perang dan kembali dibuka pada 2018. Sejak 30 Januari lalu ditutup akibat pandemi virus corona, dan tak ada seorang pun yang tinggal di tempat itu.  Selama ini, bangunan tersebut memiliki simbol bersejarah yang mencerminkan perdamaian dalam hubungan antara dua negara.

Selama beberapa minggu terakhir, hubungan Korut dan Korsel tegang dipicu beredarnya pesan-pesan kritis terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dari Korsel melalui perbatasan dua negara. Selebaran yang berisi beragam pesan tersebut dikirim ke Korut menggunakan balon, atau bahkan drone.

Para pembelot juga mengirimkan makanan hingga USB yang berisi drama dan berita Korsel. Korut marah karena Korsel membiarkan aksi para pembelot. Adik pemimpin Korea Utara, Kim Yo-Jong menuntut pemerintah Korea Selatan menghukum para pembelot, yang ia sebut “pengkhianat,” dan “sampah manusia”. Kim juga mengisyaratkan bahwa kantor penghubung Korut-Korsel akan dihancurkan dalam beberapa cara. “Tak lama, pemandangan tragis dari kantor penghubung bersama Utara-Selatan yang tidak berguna yang benar-benar runtuh akan terlihat,” katanya sesuai dengan pernyataan pada hari Sabtu.

Otoritas Korea Selatan sedang menyelidiki para pembelot yang mengirim selebaran, tetapi mereka mendapat protes dari dalam negeri yang menuntut pemerintah menghargai kebebasan berbicara.