Ibu kota Paris, Prancis, bersiap kembali menerapkan karantina wilayah (lockdown) selama sebulan saat negara itu dikhawatirkan menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid.
Tak hanya Paris, 15 wilayah administratif tingkat dua (département) di negara itu juga menerapkan kebijakan yang sama mulai Jumat dini hari waktu setempat. Langkah-langkah ini tidak akan seketat lockdown sebelumnya, ungkap Perdana Menteri Jean Castex, karena masyarakat kali ini boleh olahraga di luar.
Prancis telah mencatat lebih dari 35.000 kasus baru penularan Covid dalam 24 jam terakhir.
Castex mengatakan bahwa penularan “gelombang ketiga” ini tampaknya semakin mungkin terjadi.
Situasi di Paris saat ini tergolong mengkhawatirkan, di mana 1.200 orang masuk perawatan intensif, lebih banyak saat puncak gelombang kedua penularan pada November lalu, ungkap Menteri Kesehatan Olivier Veran.
Dengan lockdown baru ini, kegiatan bisnis non-esensial terpaksa tutup, namun sekolah tetap buka. Masyarakat tetap boleh olahraga di luar rumah sampai sejauh 10 km, namun tidak boleh pergi ke luar kota kecuali punya alasan genting. Mereka yang tinggal di wilayah yang terkena lockdown harus mengisi formulir bila terpaksa bepergian.
Jam malam di penjuru Prancis masih berlaku. Namun, dimulai lebih mundur sejam menjadi pukul 19.00 waktu setempat, mengingat durasi waktu di siang hari jadi lebih panjang.
Prancis lanjutkan pakai vaksin AstraZeneca
Kekhawatiran adanya gelombang ketiga itu muncul setelah pemerintah Prancis menghadapi kritik atas lambannya program vaksinasi.
Mulai Jumat ini, Prancis akan melanjutkan imunisasi dengan vaksin AstraZeneca setelah Badan Regulator Obat-obatan Uni Eropa (EMA) mengumumkan bahwa vaksin itu aman digunakan. PM Castex menyatakan akan langsung menerima vaksin itu untuk membuktikan keamanannya.
Prancis sebelumnya menunda pakai vaksin Astrazeneca setelah muncul sejumlah kasus pembekuan darah yang dialami penerimanya. Survei yang digelar, bersamaan dengan pengumuman penangguhan itu, mengungkapkan hanya 20 warga Prancis yang percaya dengan vaksin AstraZeneca.
Sumbang vaksin ke negara-negara berkembang
Sebelumnya, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, meminta Eropa dan Amerika Serikat segera mengirim 5% pasokan vaksin Covid-19 yang mereka miliki ke negara-negara berkembang.
Macron berkata pada Financial Times bahwa kegagalan membagikan vaksin secara merata telah memperparah ketidaksetaraan global.
Sejauh ini sebagian besar vaksinasi telah dilakukan oleh negara-negara berpenghasilan tinggi.
Macron mengusulkan rencananya untuk mengatasi ketidakseimbangan vaksinasi menjelang pertemuan puncak virtual para pemimpin dunia G7 pada hari Jumat (19/02).
Adapun Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan janji pemberian dana sebesar US$4 miliar, atau setara Rp56,4 triliun untuk skema berbagi vaksin global, yang dikenal sebagai Covax.
Sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson – yang akan memimpin pertemuan itu – diharapkan akan mendedikasikan kelebihan dosis yang dimiliki negaranya untuk Covax.
Hingga saat ini, setidaknya 110 juta orang telah terinfeksi virus di seluruh dunia dan lebih dari 2,4 juta meninggal dunia, menurut data dari Universitas Johns Hopkins.
Apa yang dikatakan Macron sebenarnya?
“Kita tidak serta merta berbicara tentang miliar dosis, atau miliaran dan miliaran euro, ” kata Macron kepada FT.
“Ini lebih tentang dengan cepat mengalokasikan 4-5% dari dosis yang kita miliki.
“Ini tidak akan mengubah kampanye vaksinasi kita, tapi masing-masing negara menyisihkan sebagian kecil dari dosis yang diperlukan bagi puluhan juta dari mereka, dengan sangat cepat, sehingga orang-orang dengan cepat melihatnya terjadi.”
Macron menyebut Kanselir Jerman Angela Merkel mendukung inisiatif berbagi vaksin Eropa, seraya menambahkan ia berharap mendapat dukungan dari AS.
Dengan belum adanya skema seperti itu saat ini, China dan Rusia mengisi celah tersebut, “membuka jalan bagi perang pengaruh atas vaksin”, kata Macron.
Bagaimana komentar Macron menggemakan kekhawatiran internasional?
Pada Rabu, Sekjen PBB António Guterres mencela distribusi global vaksin Covid-19 yang “sangat tidak merata dan tidak adil”.
Ia mengatakan baru 10 negara yang sudah memberikan 75% dari semua vaksinasi di seluruh dunia, sementara 130 negara belum menerima satu dosis pun.
Negara yang lebih kaya dituduh menimbun vaksin dengan mengorbankan negara yang lebih miskin.
Beberapa negara berpenghasilan tinggi, seperti Inggris dan Kanada, telah memesan dosis yang cukup untuk memvaksinasi populasi mereka lebih dari satu kali.
Pakar kesehatan mengatakan bahwa, kecuali vaksin dibagikan secara lebih merata, mungkin butuh waktu bertahun-tahun hinga akhirnya irus Corona dikendalikan di tingkat global.
Tetapi pada pertemuan virtual G7 minggu ini – kelompok yang terdiri dari tujuh negara dengan ekonomi yang kuat – para pemimpin dunia diharapkan mengakui defisit vaksin antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan rencah.
