Pemerintahan Amerika Serikat resmi menghentikan operasi pelayanan publik alias ‘shutdown’ setelah Senat gagal mencapai kesepakatan terkait RUU anggaran belanja darurat.
Kondisi ini terjadi setelah pemerintah dan Senat gagal mencapai kesepakatan dalam pembahasan RUU anggaran belanja darurat yang akan mendanai pemerintah federal sampai Februari 2018 nanti.
RUU ini tidak dapat disahkan karena tidak mencapai dukungan suara 60% setelah kubu Demokrat memboikotnya.
Penghentian operasi pelayanan publik ini merupakan yang pertama semenjak Partai Republik menguasai Kongres dan Gedung Putih, sekaligus menandai setahun masa pemerintahan Donald Trump.
Terhadap kondisi seperti itu, Gedung Putih menganggap kubu Demokrat melakukan “tindakan sembrono sehingga menyebabkan hak-hak warga sipil untuk mendapatkan layanan menjadi terganggu.”
“Mereka menempatkan politik di atas kepentingan keamanan nasional, keluarga militer, anak-anak kita yang rentan, dan kemampuan pemerintah untuk melayani semua warga AS,” kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders.
Namun demikian, pimpinan Senat dari kubu Demokrat, Chuck Schumer mengatakan hal ini terjadi karena Presiden Donald Trump telah menolak dua kesepakatan kompromi dan “tidak mendesak perwakilan partainya di Kongres”.
Penutupan operasi pelayanan pemerintah AS terakhir terjadi pada 2013 dan berlangsung selama 16 hari, di mana banyak pegawai federal mengambil cuti karena tidak ada anggaran untuk menggaji mereka.
Dan saat ini, banyak kantor pemerintah akan tutup karena undang-undang federal mengharuskan mereka menghentikan pelayanannya apabila Kongres tidak mengalokasikan dana untuk mereka.
Kemungkinan besar berbagai taman nasional dan monumen nasional di Amerika Serikat juga akan ditutup sementara.
Namun demikian layanan penting masih akan beraktivitas seperti sedia kala, termasuk keamanan nasional, layanan pos, pengendalian lalu lintas udara, layanan medis rawat inap, bantuan bencana, lembaga pemasyarakatan, perpajakan hingga pembangkit listrik.
Diundang ke Gedung Putih
Beberapa jam sebelum pemungutan suara, Presiden Trump menulis pesan dalam tweeternya, bahwa pemboikotan terhadap RUU tersebut “membahayakan” keamanan nasional, utamanya di wilayah perbatasan bagian selatan.
Trump kemudian mengundang Chuck Schumer ke Gedung Putih untuk membicarakan masalah tersebut, tetapi mereka gagal mencapai titik temu.
Usai pertemuan, Schumer mengatakan kepada wartawan bahwa “sudah ada beberapa kemajuan”, tetapi masih “banyak ketidaksepakatan”, termasuk perbedaan pendapat mengenai keinginan Demokrat untuk memperpanjang perundingan selama lima hari ke depan.
Apa masalahnya?
Tuntutan utama dari kubu Demokrat adalah agar pemerintah tidak mendeportasi lebih dari 700.000 imigran tidak berdokumen yang tinggal di AS -sebagian besar mereka adalah anak-anak.
“Dreamers”, sebutan untuk imigran tidak berdokumen itu, mendapat status hukum sementara yang diberikan oleh Presiden Barack Obama saat masih berkuasa, melalui program yang disebut Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).
Tetapi pada September lalu, Trump mengakhiri status hukum sementara itu dan meminta Kongres untuk mencarikan alternatif program lainnya hingga Maret nanti.
Kubu Republik dan anggota kongres yang berhaluan konservatif menggunakan isu ini sebagai bahan tawar-menawar dengan kubu Demokrat.
Trump menginginkan adanya pendanaan untuk memperkuat perbatasan, termasuk dana untuk pembangunan tembok pemisah AS-Meksiko yang diusulkannya.
Perundingan seputar nasib 700.000 imigran ilegal itu mengalami jalan buntu, setelah Trump mengkritik kebijakan imigrasi AS yang selama ini memberi tempat kepada imigran dari negara-negara tertentu di Amerika tengah.
Apa yang terjadi setelah pelayanan pemerintah dihentikan?
Banyak kantor federal akan menghentikan aktivitasnya, tetapi pelayanan penting akan terus berjalan.
Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengatakan lebih dari 50% bagian dari departemen pertahanan tidak akan bekerja, dan sejumlah operasi pemeliharaan, pelatihan dan operasi intelijen akan terhenti.
Taman nasional dan monumen nasional terancam ditutup, yang pernah memicu kemarahan publik selama penutupannya pada 2013.
Sebelum pemungutan suara di Senat, pemerintahan Trump dilaporkan membuat rencana darurat agar aktivitas taman nasional tetap berjalan apabila tidak ada kesepakatan yang tercapai saat pembahasan RUU anggaran belanja darurat.
Sumber : bbc.com
