Anak-anak di Sudan Selatan terpaksa melihat ibu mereka diperkosa dan dibunuh, kata PBB.
Sebuah laporan oleh penyelidik hak asasi manusia PBB mengatakan bahwa 40 pejabat dapat secara individual bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dikatakan warga sipil telah disiksa dan dimutilasi, dan desa-desa hancur dalam skala industri.
Konflik antara faksi pemerintah terus berlanjut di Sudan Selatan meski ada kesepakatan damai yang ditandatangani pada 2015.
Penyelidik PBB mengumpulkan bukti untuk digunakan dalam pengadilan kejahatan perang nantinya, dan laporan tersebut akan dipresentasikan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.
Dari 40 pejabat senior yang diidentifikasi berpotensi bertanggung jawab atas kejahatan, lima di antaranya adalah kolonel.
Namun pengadilan masih belum dilaksanakan karena parlemen Sudan Selatan belum menyetujuinya.
