Pemerintah menerapkan aturan baru genap dan ganjil untuk mobil yang melintas di pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur menuju Jakarta. Namun, sejumlah warga tidak mengetahui pemberlakuan aturan baru itu dan mengaku tidak setuju sistem tersebut.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Royke Lumowa mengatakan aturan itu diberlakukan lantaran padatnya tol. “Kepadatan tol sudah di titik jenuh,” kata Royke di Bekasi, Senin (12/3).
Menurut Royke, ruas tol Cikampek antara Bekasi hingga Jakarta sangat mempengaruhi lalu lintas di ibu kota negara. “Ruas ini merupakan napas atau jantung tol Jakarta,” ujarnya.
Kemacetan di ruas Bekasi-Jakarta bisa menimbulkan kemacetan serupa di ruas tol lainnya seperti Cikunir, Jagorawi, dalam kota, hingga tol lingkar luar.
Oleh karena itu, mulai 12 Maret 2018 pemerintah memberlakukan sistem ganjil genap di tiga pintu tol Bekasi yang menuju Jakarta, yaitu Bekasi Barat 1, Bekasi Barat 2 dan Bekasi Timur. Aturan itu berlaku setiap hari kerja pukul 06.00 sampai 09.00 WIB.
Selain melarang mobil pribadi berpelat nomor tak sesuai tanggal ganjil atau genap, otoritas lalu lintas juga melarang truk angkutan barang golongan 3 ke atas. “Itu berarti truk tronton tidak boleh,” ujar Royke.
Pantauan selama pemberlakuan ganjil genap hari pertama
Berdasarkan pantauan di gerbang tol Bekasi Barat 1, terlihat arus kendaraan yang masuk pintu tol lebih sedikit sehingga arus lalu lintas di sana lebih lancar. Tidak ada antrean kendaraan masuk tol.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Bekasi, Yayan Yuliana, biasanya setiap hari ada 2.900 kendaraan yang masuk pintu tol Bekasi Barat. “Hari ini terlihat berkurang setengahnya,” kata Yayan.
Meski sudah disosialisasikan dan pengumumannya disebar, masih ada masyarakat yang tidak tahu pemberlakuan aturan ganjil dan genap ini. Setidaknya ada 150 mobil yang gagal masuk tol karena pelat nomor ganjil.
Salah satunya adalah Sofyan, warga Bekasi. Ia hendak masuk tol, namun diminta aparat memutar balik karena plat mobilnya ganjil. “Saya akan menunggu saja (sampai berakhir),” kata Sofyan.
Pengendara lain yang berpelat ganjil, Budi, mengatakan tidak setuju dengan aturan ini. “Kurang bagus. Saya jadi terganggu berangkat pagi ini,” kata dia.
Menurut Budi, sebaiknya yang dibatasi adalah semua kendaraan berat atau truk yang membuat arus lalu lintas di tol menjadi lambat dan penuh.
Hal yang sama juga diutarakan pengendara lainnya berplat ganjil, Wawan Gunawan. Dia tidak setuju aturan ini karena membuat pemilik mobil ganjil jadi tidak bisa menggunakan tol menuju Jakarta.
Selain yang bersuara menolak, ada juga warga yang terpaksa memutar balik dan tidak jadi masuk tol, namun mendukung program ini. “Demi kelancaran lalu lintas, saya dukung,” kata Mulyanto, pengendara mobil pelat nomor ganjil.
Harus evaluasi dan mau terima kritik dari masyarakat
Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian mengatakan pemberlakuan sistem ini sebenarnya dalam meningkatkan pelayanan lalu lintas. “Selama ini masalah kemacetan menjadi problema utama Jakarta,” kata Tito.
Selain oleh banyaknya jumlah kendaraan, Tito melanjutkan, kemacetan masih ditambah karena sedang berjalannya tiga proyek di sekitar tol. Yakni pembangunan LRT, MRT, dan jalan tol layang.
Tito mengakui penerapan aturan genap dan ganjil ini pasti menyebabkan dampak yang tak diinginkan sebagian masyarakat. Oleh karena itu Kepala Polri meminta pelaksanaannya tetap dipantau dan dievaluasi.
“Jangan sampai solusi ini membuat publik menjadi lebih susah. Tolong dengarkan suara publik,” kata Tito saat peluncuran program yang disebut sebagai Operasi Green Line ini.
Tito meminta aparatnya untuk sigap menerima masukan dari publik. “Cepat tangkap feedback dari publik. Mungkin ada solusi yang lebih baik dari publik,” ujar dia.
Dia berharap penerapan genap dan ganjil di pintu tol Bekasi bisa mengurangi arus kendaraan dan kemacetan. “Mudah-mudahan jadi obat kemacetan sehingga masyarakat tertolong,” kata dia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung pemberlakuan aturan ganjil genap ini. “Penting untuk memulai sesuatu yang baru yang bertujuan bagaimana meningkatkan lalu lintas di Jabodetabek,” kata Budi.
Senada dengan Kapolri, Budi juga mendorong keterlibatan masyarakat untuk memberi masukan. “Kritik harus didengar karena masyarakat yang merasakannya,” ujar dia.
Solusi yang ditawarkan bagi pengendara mobil pribadi
Sebagai antisipasi dan solusi bagi yang bekendaraan pribadi, pemerintah sudah menyiapkan bus Transjakarta yang berangkat sejak pukul 05.30 setiap harinya dari Mega City dekat pintu tol Bekasi Barat dan Grand Dhika di Bekasi Timur.
Setiap penumpang bisa memilih berbagai tujuan Transjakarta tujuan Senayan, Blok M, Kuningan, Thamrin City, Podomoro City, dan Mal Sunter, dengan ongkos Rp 20 ribu.
Pemilik mobil bisa memarkirkan kendaraannya di mal yang disediakan tersebut dengan tarif Rp 10 ribu sepanjang hari. Syaratnya harus menunjukkan bukti tiket Transjakarta.
Menteri Budi Karya mengingatkan pemilihan rute itu juga perlu dievaluasi apakah merupakan rute yang banyak digunakan atau tidak.
Budi berharap kebijakan ini bisa meningkatkan kesadaran untuk menggunakan kendaraan umum. “Saya berharap ada eskalasi positif, agar masyarakat sadar ada pilihan transportasi umum,” kata Budi Karya.
Sumber : bbc.com
