Peralihan siaran analog ke TV digital tidak hanya berdampak pada masyarakat penonton televisi. Namun stasiun TV juga bisa berhemat hingga miliaran rupiah.
Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia menjelaskan dampak pada stasiun TV terlihat dari kebijakan berbagi infrastruktur. Kebijakan tersebut tertuang dari UU Cipta Kerja.
Dengan kebijakan tersebut, stasiun TV bisa menyewa infrastruktur maka mereka bisa mendapatkan coverage yang lebih luas lagi. Ini berbeda saat harus membangun infrastrukturnya sendiri.
“Coverage tidak ada isu dengan ada infrastruktur digital. Satu infrastruktur digital bisa coverage satu Jabodetabek yang ikut infrastruktur itu sama. Satu infrastruktur 6-13 [program siaran]. Kalau coverage bagus, 100% Jabodetabek sudah selesai,” jelas Gery, ditemui di kantor Kementerian Kominfo, beberapa waktu lalu.
Dengan cara itu, stasiun TV juga bisa menghemat pengeluarannya. Dia menjelaskan efisiensi tersebut bisa mencapai 40%-60%.
Gery mencontohkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh stasiun TV agar bisa dilihat seluruh wilayah Jabodetabek tadinya menghabiskan sekitar Rp 4,5 miliar, termasuk listrik yang cukup mahal mencapai rata-rata Rp 200-an juta per bulan.
Dengan sistem sewa infrastruktur dalam siaran digital, biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah. Misalnya untuk listrik juga bisa dibagi pengeluarannya dengan para penyewa lainnya.
“Sekarang dengan sewa mux, infrastruktur sharing, tarifnya mulai dari Rp 30 juta-Rp 100 juta per bulan. Kalau saya pemilik TV, ada kesempatan yang murah. Wah itu pasti pindah,” ungkapnya.
Sementara itu, TV jaringan mengeluarkan cost Rp 25-32 miliar dalam satu tahun. Sebaliknya dengan sewa, tiap perusahaan hanya perlu merogoh kocek Rp 9-12 miliar saja.
“Cost lebihnya bisa lari ke content,” kata Gery.
