Bos Twitter Jack Dorsey mengatakan melarang Presiden Donald Trump adalah “langkah yang memang semestinya diambil”. Tapi ia juga merasa bahwa langkah ini “berbahaya”.
“[Ini telah] menjadi preseden dan saya merasa ini berbahaya: kekuasaan individu atau korporasi terhadap bagian dari percakapan publik secara global,” kata Dorsey.
Ia mengakui bahwa dirinya merasa sedih dengan apa yang ia gambarkan sebagai “situasi luar biasa dan tak bisa dipertahankan”, terkait dengan pelarangan permanen bagi Trump untuk menggunakan Twitter.
Dorsey mengatakan larangan ini juga adalah kegagalan Twitter yang belum maksimal memastikan “percakapan yang sehat” di platform Twitter.
Twitter dipuji tapi juga dikecam setelah memutuskan untuk membekukan akun Presiden Trump.
Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menentang keputusan melarang Trump menggunakan Twitter.
Melalui utas di Twitter, Dorsey menjelaskan bahwa dirinya “tidak merayakan ataupun merasa bangga dengan pelarangan” terhadap Trump, yang diputuskan setelah insiden di Gedung Capitol, di Washington DC, di mana para pendukung Trump, atas perintah presiden, menyerbu gedung, pada Rabu, 6 Januari.
Saat itu Kongres sedang menggelar rapat untuk mengesahkan kemenangan Joe Biden di pemilihan presiden. Lima orang meninggal dalam insiden penyerbuan di Gedung Capitol.
Dorsey kembali menegaskan bahwa Twitter sudah mengeluarkan “peringatan yang jelas” kepada Trump.
“Kami mengambil keputusan berdasarkan informasi terbaik yang kami punya, bahwa ada ancaman keselamatan fisik maupun di dalam maupun di luar [platform] Twitter,” kata Dorsey.
Ia menerima pendapat bahwa langkah yang ia ambil ini akan berdampak pada internet yang bebas dan terbuka.
Ia juga menjawab kritik bahwa hanya segelintir bos raksasa perusahaan teknologi yang bisa mengambil keputusan tentang siapa yang berhak dan tak berhak bersuara di internet. Sebagian kalangan menilai apa yang dilakukan perusahaan teknologi, seperti Twitter ini, sama dengan sensor.
Sama dengan sensor?
Dorsey mengatakan apa yang dilakukan perusahaan teknologi “keputusan bisnis untuk melakukan moderasi” berbeda dengan tindakan pemerintah saat menutup akses, meski ia mengakui “impak dari tindakan tersebut sama”.
Keputusan untuk menghapus pengguna, unggahan dan twit dikecam karena melanggar konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat.
Tapi, perusahaan-perusahaan teknologi besar biasanya beralasan beralasan bahwa mereka adalah perusahaan swasta, bukan aktor negara, dan karena itu peraturan perundang-undangan tak berlaku bagi mereka saat melakukan moderasi di platform mereka.
Facebook dan YouTube sudah mengambil tindakan untuk melarang Trump, sedangkan Amazon melarang Parler, aplikasi yang banyak dipakai oleh para pendukung Trump.
Sekarang Snapchat juga mengumumkan bahwa Trump dilarang secara permanen dari platform ini.
Sebelumnya, Trump dilarang hingga waktu yang tidak ditentukan, namun sekarang memutuskan “demi keselamatan publik dan berdasarkan upaya [Trump] menyebarkan disinformasi, ujaran kebencian dan memicu kekerasan”, maka akun Trump ditutup selamanya.
Pada hari Senin (11/01), juru bicara kanselir Jerman mengatakan bahwa pelarangan di media sosial seperti ini “problematik”, sementara Presiden Obrador dari Meksiko mengatakan, “Saya tak suka ada orang yang disensor.”
Presiden Amerika Serikat yang akan segera dilantik, Joe Biden, mengatakan ia ingin perusahaan seperti Facebook dan Twitter mengambil langkah-langkah untuk mencabut ujaran kebencian dan hoaks.
Sejauh ini belum jelas soal bagaimana Biden akan meregulasi perusahaan-perusahaan teknologi raksasa.
