Kelompok hak asasi manusia Amnesty International menuduh Donald Trump sebagai “kebencian” politik dan menjadi ancaman bagi hak asasi manusia.
“Presiden Trump mengambil tindakan yang melanggar hak asasi manusia di dalam dan luar negeri,” kata kelompok tersebut.
Amnesty menempatkan Mr Trump di kelompok yang sama dengan pemimpin Mesir, Rusia, China, Filipina, dan Venezuela.
Organisasi tersebut meluncurkan laporan tahunannya, yang menggelar acara tersebut di Washington untuk pertama kalinya.
“Para penebar kebencian dan ketakutan kini semakin besar dalam urusan dunia, dan kami hanya memiliki sedikit pemerintah yang membela hak asasi manusia di masa-masa sulit ini,” kata Salil Shetty, kepala Amnesti.
“Sebaliknya, pemimpin seperti al-Sisi, Duterte, Maduro, Putin, Trump dan Xi adalah orang yang melanggar hak asasi manusia,” mengacu pada pemimpin Mesir, Filipina, Venezuela, Rusia, Amerika Serikat dan China.
Kelompok ini juga menyebut larangan perjalanan yang dibuat Mr Trump – diberlakukan beberapa hari setelah dia menjabat – sebuah “tindakan yang benar-benar penuh kebencian”.
Larangan tersebut merupakan larangan yang menargetkan sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim.
Laporan setebal 400 halaman tersebut merangkum isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian Amnesty di 159 negara di seluruh dunia.
Di antara banyak isu yang disorot dalam laporan ini adalah:
- “Kampanye militer yang mengerikan untuk pembersihan etnis” terhadap Muslim Rohingya di Myanmar
- “Kejahatan terhadap kemanusiaan” dan kejahatan perang di Irak, Sudan Selatan, Suriah, dan Yaman
- Upaya untuk menghilangkan kembali hak perempuan di AS, Rusia, dan Polandia
- “Sweeping” tindakan terhadap komunitas LGBT di Chechnya dan Mesir
- Kekerasan Presiden Duterte atas hak-hak dalam perang melawan narkoba di Filipina
- Pembatasan aborsi Irlandia Utara dan kekuatan kontra-terorisme Inggris
Ini mengkritik apa yang dianggap sebagai “tanggapan lemah” oleh para pemimpin dunia terhadap isu hak asasi manusia dan apa yang disebutnya sebagai keinginan untuk menolak “berita palsu” sebagai alat memanipulasi opini publik.
Namun kelompok tersebut juga menyoroti karya aktivis dan gerakan protes di seluruh dunia yang didasari oleh kebijakan yang tidak adil.
Dia meminta para pemimpin dunia untuk “mengatasi tantangan besar” ini di tahun depan.
