Presiden Filipina Rodrigo Duterte mencabut peran kepolisian dalam memimpin perang terhadap narkoba.
Badan Anti Narkotika Filipina akan mengambil alih kepemimpinan dalam operasi yang oleh banyak kalangan dinilai brutal itu.
Polisi mengatakan mereka telah menewaskan lebih dari 3.850 orang dalam operasi anti-narkoba sejak Duterte berkuasa tahun lalu.
Bulan Januari lalu, Duterte juga menon-aktifkan polisi dari perang melawan narkoba, karena polisi ditudingnya ‘korup’. Ia kemudian memulihkan lagi peran mereka..
Langkah Duterte diambil menyusul terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap seorang pengusaha Korea Selatan oleh polisi anti-narkoba.
Duterte terpilih dalam pemilihan presiden pertengahan tahun lalu berkat kebijakan garis keras yang dijanjikannya dalam memberantas narkoba, kejahatan dan korupsi.
Kebijakannya yang menghalalkan pembunuhan di luar hukum dalam perang melawan narkoba memicu kecaman yang meluas, baik di dalam negeri dan terutama di dunia internasional
Pada bulan September lalu, ribuan orang berdemonstrasi mengecamnya – meskipun ribuan orang lainnya menghadiri demonstrasi tandingan yang mendukungnya.
Titik balik terjadi pada 16 Agustus lalu terjadi peristiwa paling menghebohkan terkait kekerasan kebijakan Duterte, ketika seorang anak laki-laki terbunuh di Caloocan.
Polisi mengatakan remaja berusia 17 tahun itu lari dan menembak, sehingga polisi melepaskan tembakan balasan. Namun orang tua anak itu menyangkal tudingan bahwa anak itu terlibat dalam jaringan narkoba.
Seorang saksi mengatakan polisi mencoba untuk meletakkan pistol ke tangan anak itu. Dan rekaman CCTV menunjukkan dia diseret oleh polisi..
Sebagai konsekuensinya, polisi mengatakan 1.200 petugas dari ibukota Manila akan dilatih ulang dan kemudian ditugaskan ke unit lain.
Kendati dukungan terhadap Duterte masih sangat luas, sebuah jajak pendapat baru akhir pekan ini menunjukkan kepercayaan dan kepuasan pada presiden turun ke tingkat terendah sejak awal masa jabatannya.
Kamis pekan lalu, kerabat dari dua orang yang dibunuh oleh polisi mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, agar perang narkoba yang dilancarkan Duterte dinyatakan ilegal.
Sumber : bbc.com