Gedung Putih mengeluarkan catatan pembicaraan telepon antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang memicu penyelidikan pemakzulan.
Catatan tersebut memperlihatkan Trump meminta Volodymyr Zelensky pada 25 Juli untuk menyelidiki bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, yang putranya bekerja untuk perusahaan gas Ukraina.
Trump menyangkal telah menghambat bantuan militer AS kepada Ukraina guna merusak reputasi lawan politiknya, mantan Wakil Presiden Joe Biden.
Pembicaraan telepon Trump-Zelensky adalah bagian dari pengaduan yang disampaikan seorang pembocor rahasia.
Saat menjawab kontroversi tersebut pada Rabu (25/09) di Majelis Umum PBB, Trump mengatakan itu adalah “perburuan terbesar dalam sejarah Amerika”.
“Cara Anda merekayasa pembicaraan telepon tersebut, itu adalah telepon dari neraka,” kata Trump. “Ternyata itu adalah pembicaraan telepon yang tidak ada artinya.”
Ketua DPR yang juga pimpinan fraksi Partai Demokrat di DPR, Nancy Pelosi, pada Selasa menyatakan dukungan bagi penyelidikan pemakzulan resmi terkait tindakan presiden.
Pemungutan suara di DPR untuk memakzulkan presiden karena “kejahatan serius” berdasarkan konstitusi AS dapat memicu pemeriksaan di Senat terkait dengan apakah Trump perlu dilengserkan.
Trump menjanjikan dikeluarkannya “transkrip lengkap, tanpa rahasia, tanpa disensor” dari pembicaraan tanggal 25 Juli.
Tetapi rincian yang diungkapkan Gedung Putih pada hari Rabu pagi merupakan catatan pembicaraan yang dibuat oleh pejabat AS. Pejabat tersebut telah mendengarkan rekaman.
Ketua Komite Intelijen di DPR Amerika, Adam Schiff, mengatakan catatan percakapan telepon tersebut lebih serius dari yang diperkirakan, karena terdengar seperti ancaman yang dikeluarkan oleh mafia.
Trump meminta Zelensky untuk membicarakan tuduhan terhadap Biden dengan Jaksa Agung AS, William Barr, dan pengacara pribadinya, Rudy Giuliani.
Pembicaraan telepon pada bulan Juli tersebut terjadi beberapa hari setelah Trump memerintahkan kepada pihak berwenang AS untuk menghentikan bantuan militer bagi Ukraina sebesar US$391 juta atau Rp5,5 triliun.
Partai Demokrat menuding Trump menahan bantuan militer guna memaksa Ukraina melancarkan penyelidikan dugaan korupsi terhadap Joe Biden, dan putranya, Hunter.
