Saat ini pembicaraan soal 5G berhembus kencang di Indonesia, termasuk soal implementasinya. Lalu sudah perlukah Indonesia punya jaringan baru?
Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan menyebutkan ada sejumlah masalah menyelimuti jaringan 5G itu. Salah satunya sampai saat ini belum ada yang bisa meyakinkan soal kegunaan 5G dan mitigasi jika terjadi sesuatu. Menurutnya informasi yang ada masih selewat saha,
“Dalam rapat terakhir kemarin dengan Menkominfo kemarin Komisi I tidak pernah mendapatkan penjelasan sangat komprehensif tentang apa dan bagaimana serta kenapa kita mengadopsi 5G ini sehingga menimbulkan banyak prasangka dan kecurigaan,” kata Farhan.
Kecurigaan itu harus dijawab oleh industri karena merekalah yang berkepentingan dengan 5G, tuturnya. Jika memang ingin mengimplementasikan harus melakukan edukasi dengan berbagai cara.
Informasi soal 5G dia menuturkan juga harus mudah jadi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia.
Selain itu, dia melihat soal keberadaan 4G. Menurut penurunan operator yang dikutipnya, investasi di 4G saja belum mengalami break even point.
“Kalau untuk 5G secara teknologi memang mengagumkan,(tapi) yang namanya 4G belum optimal. Boleh fine-fine saja. Harus ada yang memberikan edukasi yang meyakinkan untuk kita semua (soal 5G),” kata Farhan.
Di saat bersamaan timbul kecurigaan jika jaringan 5G ini adalah inisiatif dari pembuat ponsel. Sejumlah manufacturing tersebut diketahui sudah membuat perangkat yang dikatakan 5G ready.
“Pada saat bersamaan tentu ada banyak pelaku industri dalam cluster telekomunikasi, contohnya manufacturing pembuat telpon sudah bilang 5G ready device-nya. Device 5G ready enggak bisa dioptimalkan apabila tidak ada jaringan 5Gnya,” jelas Farhan.
Ini juga yang membuat kecurigaan menunjuk pada manufacturing, bukan di kebutuhan masyarakat.Itu pula yang membuat masyarakat butuh diyakinkan soal apakah membutuhkan 5G.
Kesiapan Frekuensi
Jaringan 5G sendiri pernah dikabarkan bisa terganggu karena lelang 2,3 Ghz dihentikan. Namun menurut pengamat telekomunikasi, Heru Sutadi keduanya tidak berhubungan.
“Pemerintah akhirnya mengoreksi bukan tender 5G. Di 2,3 Ghz clear yang dilelang frekuensi di zona-zona yang kosong,” kata Heru.
Dia menuturkan untuk 5G frekuensi yang utama adalah 3,5 Ghz, 2,5 Ghz, 2,6 Ghz, dan 700 Mhz. Namun frekuensi tersebut juga masih ada kendala misalnya 3,5 Ghz masih digunakan satelit dan 700 MHz menunggu proyek Analog Switch Off berlaku pada 2 November 2022.
Sementara itu untuk 2,3 Ghz ditakutkan tidak digunakan oleh negara lain. Ini akan membuat masyarakat Indonesia menemui kendala saat bepergian ke luar negeri.
“Jangan sampai menggunakan frekuensi di negara lain yang enggak mungkin dipakai. Keluar negeri bungung harus ganti handset karena ekosistem belum mateng,” jelas dia.
