Sikap pemerintah Amerika Serikat yang tidak segera memberikan penjelasan resmi tentang insiden gagalnya keberangkatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke AS, dikhawatirkan akan melahirkan spekulasi politik yang rumit di Indonesia.
Keterlambatan AS merespons tuntutan Indonesia untuk menjelaskan insiden itu dikhawatirkan pula akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik untuk kepentingan Pemilu Presiden 2019, kata pengamat.
“Karena kita tahu, bagaimana situasi politik Indonesia menuju Pemilu 2019, dan kebetulan Pak Gatot sedang disorot karena pernyataan dan aktivitasnya yang dianggap melewati batas kewenangan sebagai Panglima TNI,” kata pengamat politik dari CSIS, Philips Vermonte kepada BBC Indonesia, Senin (23/10).
Dan saat ini, menurut Philips, indikasi politisasi dari insiden tersebut mulai terlihat dari peredaran spanduk dan poster di sejumlah ruas jalan di Jakarta yang isinya menyudutkan AS terkait insiden itu.
Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah meminta agar AS menjelaskan duduk perkara tersebut secara rinci. “Yang kami tetap minta adalah penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi,” kata Retno, Senin (23/10) pagi.
Retno menyatakan hal itu usai bertemu Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Erin Elizabeth McKee, Senin pagi. Mckee datang untuk menjelaskan pencekalan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Usai pertemuan singkat itu, Erin kembali mengungkapkan permintaan maaf pemerintah AS terhadap insiden yang menunda keberangkatan Gatot ke Washington DC, Sabtu lalu.
Sementara, Menteri Pertahanan AS James Mattis menyampaikan permohonan maaf kepada Menhan RI, Ryamizard Ryacudu, atas insiden tersebut di sela-sela pertemuan para Menhan ASEAN di Filipina.
Namun demikian, sampai Senin malam, belum ada keterangan resmi dari Washington perihal insiden tersebut, seperti dituntut oleh pemerintah Indonesia.
Di sinilah, Philips kemudian menuntut agar penjelasan itu segera diumumkan sehingga dapat meredam spekulasi di dalam negeri Indonesia.
“Penjelasan dan pengakuan itu yang kita tunggu, sebelum situasinya menjadi lebih rumit buat Indonesia,” katanya.
‘Pak Gatot diusung jadi capres atau wapres’
Dihubungi secara terpisah, pengamat militer Corrie Rahakundini Bakrie juga mengkhawatirkan keterlambatan AS untuk merespons tuntutan pemerintah Indonesia itu akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik untuk kepentingan Pemilu Pilpres 2019.
“Kita tahu Pak Gatot (Panglima TNI) sedang diusung-usung untuk menjadi wapres atau presiden. Nah, pengusungnya ini memakai momentum ini,” kata Corrie kepada BBC Indonesia, Senin (23/10) malam.
Corrie merujuk pada pemasangan spanduk dan poster di sejumlah ruas jalan di Jakarta yang terlihat menggunakan sentimen anti-Amerika Serikat. “Situasi seperti ini enggak akan bagus untuk hubungan Indonesia-AS,” katanya.
Lebih lanjut Corrie menganalisis, sebelum ada kejelasan tentang insiden itu, berbagai spekulasi politik akan menyebar di masyarakat, misalnya ada yang mengaitkan insiden itu dengan upaya orang-orang untuk mengusung Gatot Nurmantyo sebagai calon presiden atau wapres mendatang.
“Jadi akhirnya orang-orang berpikir jauh kemana-mana, apalagi ini menjelang tahun politik 2019,” kata Corrie.
Untuk itulah, Corrie Rahakundini dan Philips Vermonte meminta agar pemerintah AS segera memberikan penjelasan atau pengakuan tentang insiden yang menimpa Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
“Kalau Kedubes AS (di Jakarta) tidak mengklarifikasi apa yang terjadi, itu tidak akan menolong situasi politik Indonesia yang mulai menghangat (menjelang Pilpres 2019). Dan situasi akan lebih rumit, kalau tidak diklarifikasi lebih cepat,” papar Philips.
Dan, apabila AS menolak menjelaskan insiden ini, Corrie mengkhawatirkan “isu-isu ini akan diangkat dan akan menjadi gerakan politik. Ini yang tidak baik.”
Sebelumnya, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menyatakan “siap memfasilitasi” kepergian Panglima TNI Gatot Nurmantyo ke AS.
Namun demikian Kedutaan Besar AS tidak menjawab pertanyaan BBC Indonesia mengapa pemerintah AS mengeluarkan pencekalan terhadap Panglima TNI.
Sumber : bbc.com
