Twitter kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal tahun ini. Pemangkasan karyawan kali ini dilaporkan berdampak pada mereka yang berada di pucuk pimpinan.
Misalnya saja Analuisa Dominguez yang merupakan direktur senior kebijakan pendapatan Twitter serta kepala integritas untuk kawasan Asia Pasifik, Nur Azhar Ayob. Nama terakhir, The Guardian menuliskan baru saja direkrut.
Laporan Bloomberg menyebutkan putaran PHK kali ini memangkas lebih banyak tim trust and safety. Tim itu bekerja untuk moderasi konten internasional, unit yang mengawasi ujaran kebencian dan juga pelecehan.
Kabarnya PHK ini juga berdampak pada lusinan orang yang bekerja di kantor Twitter Dublin dan Singapura. Selain itu mereka yang bekerja untuk kebijakan misinformasi Twitter, seruan global, serta media pemerintah juga ikut dipecat.
Kepada Bloomberg, Kepala Trust and Safety Twitter, Ella Irwin mengonfirmasi beberapa anggota timnya dipecat. Namun dia juga menyangkal PHK menargetkan area lain.
“Lebih masuk akal untuk mengkonsolidasikan tim di bawah satu pemimpin [bukan dua] misalnya,” kata dia kepada Bloomberg melalui email, dikutip dari The Guardian, Senin (9/1/2023).
Dia menambahkan Twitter menghapus peran di area yang dirasa tidak memiliki ‘volume’ yang cukup mendapatkan dukungan. Irwin juga mengatakan perusahaannya masih akan terus memiliki kepala kebijakan pendapatan dan kepala trust and safety untuk Asia Pasifik. Selain itu, menurut Irwin, Twitter juga melakukan peningkatan staf pada departemen bandingnya.
Sebelumnya Twitter melakukan PHK tak lama setelah Elon Musk resmi membeli perusahaan senilai US$44 miliar. Termasuk yang terkena kebijakan itu adalah 4.400 orang dari 5.500 pekerja kantor.
Bukan hanya itu, Parag Agrawal juga langsung kena PHK sesaat setelah Musk resmi membeli Twitter. Agrawal diketahui menjabat sebagai CEO menggantikan pendiri Jack Dorsey.
Selain Agrawal, Musk juga memecat Chief Financial Officer Ned Segal, dan Kepala Kebijakan dan Legal Vijaya Gadde. Reuters melaporkan jika Musk menuding mereka memberikan data menyesatkan soal jumlah pengguna dan akun palsu di Twitter.
