TikTok agaknya mulai terhimpit dengan gempuran blokir di mana-mana. Mulai dari AS yang melarang TikTok diakses di perangkat, sistem, dan jaringan pejabat pemerintahan, kini merembet ke mana-mana.
Kanada dan Inggris juga ikut jejak AS memblokir TikTok dari perangkat pegawai negeri. Bahkan, ada aturan terbaru di AS yang memungkinkan layanan itu diblokir sepenuhnya secara nasional bagi warga sipil.
Menanggapi hal ini, TikTok telah berkali-kali melakukan upaya untuk ‘membujuk’ AS. Layanan itu bahkan rela menyerahkan data pengguna ke tim peneliti AS untuk menunjukkan transparansi layanannya.
Yang terbaru, TikTok berencana lepas dari perusahaan induknya, ByteDance. Hal ini demi meyakinkan AS dan sekutu soal keamanan privasi TikTok, dikutip dari Reuters, Rabu (15/3/2023).
Pasalnya, TikTok dituduh mengancam keamanan nasional karena bisa membagikan data pengguna ke pemerintah China.
Kekhawatiran AS soal TikTok bersumber dari aplikasi Douyin yang juga dikembangkan ByteDance dan merupakan kembaran TikTok. Bedanya, Douyin diperuntukkan bagi warga China, sementara TikTok diplot untuk pasar global.
Douyin menggunakan metode penyensoran yang tinggi, sesuai ketentuan pemerintah China. Bahkan, beberapa konten bisa diatur untuk jadi viral.
Pada dasarnya, semua platform yang beroperasi di China memiliki kebijakan penyensoran yang sama. Gara-gara Douyin berafiliasi dengan TikTok, pemerintah AS takut metode serupa diberlakukan pula untuk pengguna di negaranya.
Menurut laporan Bloomberg, pelepasan TikTok dari ByteDance bisa berujung penjualan bisnis atau IPO. Namun, hal ini akan dijadikan langkah terakhir jika proposal TikTok untuk bertahan di AS tetap ditolak oleh lembaga keamanan setempat.
TikTok saat ini digunakan lebih dari 100 juta pengguna di Amerika. Selain takut soal data-data pengguna yang bocor ke pemerintah China, AS juga takut TikTok bisa menyusupkan konten propaganda di platformnya.
Jika TikTok lepas dari ByteDance, akankah AS dan negara sekutu luluh? Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari TikTok maupun ByteDance.
