Legislator di Filipina telah memilih untuk memperpanjang undang-undang darurat militer untuk menghadapi pemberontakan Islam di pulau Mindanao yang bergolak.
Militan yang terkait dengan apa yang disebut Negara Islam telah menduduki bagian Marawi, sebuah kota di selatan, sejak bulan Mei.
Presiden Rodrigo Duterte mengatakan bahwa perpanjangan itu diperlukan untuk menghilangkan pemberontakan, namun para pengritiknya mengatakan bahwa ini adalah bagian dari perluasan kekuatannya.
Mindanao adalah rumah bagi sejumlah kelompok pemberontak Muslim yang mencari lebih banyak otonomi.
Darurat militer memungkinkan penggunaan militer untuk menegakkan hukum dan penahanan orang tanpa biaya untuk waktu yang lama.
Ini adalah isu sensitif di Filipina, di mana darurat militer diberlakukan oleh mendiang diktator Ferdinand Marcos untuk sebagian besar pemerintahannya.
Aturan bela diri 60 hari yang diberlakukan sebelumnya akan berakhir pada hari Sabtu. Ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei, beberapa jam setelah terjadi bentrokan mematikan antara tentara dan orang-orang bersenjata yang terkait dengan yang disebut Negara Islam.
Perpanjangan berarti undang-undang tersebut akan tetap berlaku sampai 31 Desember.
Pada bulan Mei, Presiden Duterte memperingatkan bahwa darurat militer dapat diperluas di seluruh Filipina setelah gerilyawan membunuh petugas polisi di Marawi.
Beberapa anggota parlemen oposisi mempertanyakan mengapa hal itu harus diterapkan ke seluruh pulau selatan, bukan hanya di kota itu.
“Saya khawatir bahwa rencana untuk memperpanjang darurat militer di Mindanao akan membuka jalan bagi undang-undang darurat militer di Filipina,” kata Senator Risa Hontiveros seperti dikutip oleh AFP.
Senator lain, Franklin Drilon, mengatakan perpanjangan itu terlalu lama, sementara anggota kongres Edcel Lagman mengatakan bahwa tidak ada dasar faktual untuk itu.
Banyak pemrotes yang juga mengganggu proses persidangan pada hari Sabtu (22/7/2017), meneriakkan “jangan lagi lakukan darurat militer”, kantor berita tersebut melaporkan.
Kepala staf Angkatan Darat Jenderal Eduardo Ano mengatakan bahwa perlu untuk membatasi pergerakan militan Islam, memperingatkan bahwa pemberontakan yang sedang berlangsung dapat menyebar ke kota-kota lain di pulau itu, demikian laporan situs GMA News.
Dia menggambarkannya sebagai “Mosul-type, hybrid urban warfare“, mengacu pada peperangan di kota Irak yang sampai baru-baru ini diadakan oleh IS.
Pejabat keamanan yang menangani kongres menjelang pemungutan suara mengatakan bahwa undang-undang tersebut diminta untuk menstabilkan kawasan tersebut, Di mana para pendukung IS mungkin terinspirasi untuk melakukan pemberontakan serupa di daerah Mindanao lainnya.
Mereka mengatakan hanya sekitar 60 orang bersenjata yang tinggal 49 hektar di daerah Marawi, namun hampir 1.000 militan pro-IS aktif di tempat lain di selatan, menahan 23 sandera.
Marawi adalah rumah bagi 200.000 penduduk namun banyak yang melarikan diri akibat kekerasan tersebut. Ada kekhawatiran bagi mereka yang terjebak yang kemungkinan kekurangan makanan dan air.
Lebih dari 420 gerilyawan, 100 tentara dan 45 warga sipil tewas dalam pertempuran tersebut.
Bentrokan dimulai ketika tentara gagal dalam upaya untuk menangkap Isnilon Hapilon, yang diyakini sebagai pemimpin utama IS di Filipina dan terkait dengan kelompok Maute setempat, yang telah menyatakan kesetiaan kepada IS.
