Seiring dengan meningkatnya kasus positif Covid-19, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di Jawa dan Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021.
Presiden Joko Widodo menyinggung berbagai negara yang melakukan lockdown atau karantina wilayah seiring dengan meningkatnya kasus positif Covid-19. Ia menjelaskan berbagai kota di negara lain, seperti Bangkok, Tokyo, dan London, dalam keadaan darurat sehingga kebijakan lockdown diberlakukan kembali.
Peningkatan kasus positif virus corona pun masih terjadi di tanah air. Maka dari itu, ia mengimbau semua pihak untuk terus menerapkan protokol kesehatan, apalagi ia melihat tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkannya sudah mulai menurun. Pemerintah, ujarnya, juga akan terus meningkatkan tiga T, yakni testing, tracing dan treatment.
“Karena dari survei yang kita lakukan sekarang ini motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan masyarakat itu berkurang. Memakai masker, mencuci tangan menjaga jarak ini berkurang. Oleh sebab itu saya minta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan protokol kesehatan, disiplin terhadap protokol kesehatan, karena tadi surveinya memang disiplin terhadap protokol kesehatan ini menurun,” ungkapnya dalam Rapat Terbatas, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1).
PSBB Jawa dan Bali
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam telekonferensi pers usai rapat terbatas mengatakan guna menekan laju perebakan virus corona di tanah air, maka pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan PSBB secara mikro di wilayah Provinsi Jawa dan Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021.
Kebijakan ini diambil karena di provinsi, serta kabupaten/kota tersebut jumlah kasus aktif dan tingkat kematian akibat corona selalu di atas rata-rata nasional, sedangkan tingkat kesembuhannya selalu di bawah rata-rata nasional. Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan unit perawatan intensif (Intensive Care Unit) untuk pasien Covid-19 di atas 70 persen.
PSBB yang diberlakukan kali ini adalah membatasi kapasitas tempat kerja dengan work from home (WFH) sebesar 75 persen; kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online; sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas terbatas; jam operasional di pusat perbelanjaan hanya sampai pukul 19.00 WIB: dan kapasitas duduk di café dan restoran dibatasi maksimal 25 persen, sementara layanan take away atau delivery tetap diizinkan.
PSBB kali ini juga mengizinkan kegiatan konstruksi tetap berlangsung 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat sementara tempat ibadah dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya diberhentikan sementara, sedangkan kapasitas dan jam operasional moda transportasi akan diatur untuk menghindari kerumunan banyak orang.
“Pemerintah mendorong bahwa pembatasan dilakukan pada tanggal 11 januari-25 Januari dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi. Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat, untuk pelaksanakan protokol kesehatan, meningkatkan operasi yustisi yang dilaksanakan oleh Satpol PP, aparat kepolisian dan TNI,” jelas Airlangga.
Program Vaksinasi Massal Covid-19 Dimulai Pekan Depan
Dalam kesempatan ini, Jokowi mengatakan program vaksinasi massal Covid-19 akan mulai dilaksanakan pada minggu depan. Jokowi rencananya akan menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac dari China pada 13 Januari.
Selanjutnya, pada tahap pertama ini sebanyak 1,3 juta tenaga kesehatan dan belasan juta tenaga publik juga akan segera divaksinasi.
“Saya ingin menyampakan bahwa vaksinasi ini akan dimulai minggu depan. Saya melihat distribusi dimulai hari Minggu, hari Senin kemarin, hari Selasa sudah mulai masuk ke daerah itu baru tahapan pertama,” ujar Jokowi.
Jokowi menargetkan jutaan dosis vaksin segera tersebar merata ke seluruh daerah, agar program vaksinasi bisa segera dilaksanakan. Ia menjelaskan pada Januari setidaknya 5,8 juta dosis vaksin harus sudah terdistribusi, sementara pada Februari sebanyak 10,45 juta dosis dan pada Maret 13,3 juta dosis vaksin.
Mantan wali kota Solo ini juga mengatakan bahwa pemerintah telah memesan vaksin Covid-19 sebanyak 329,5 juta dosis.
“Juga perlu saya sampaikan mengenai jumlah dosis vaksin yang telah kita pesan, yang firm order dari Sinovac itu tiga juta ditambah 122,5 juta dosis. Kemudian dari Novovax itu 50 juta, dari Covax Gavi itu 54 juta dari AstraZeneca 50 juta dari Pfizer 50 juta vaksin,” tuturnya.
Menkes: Presiden Dorong Program Vaksinasi Massal Covid-19 Selesai Dalam 12 Bulan
Dalam kesempatan yang sama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan program vaksinasi massal Covid-19 akan rampung dalam kurun waktu 15 bulan. Namun Presiden Jokowi, ujar Budi, ingin bahwa program tersebut bisa selesai dalam waktu 12 bulan. Pihaknya pun akan berusaha agar program ini bisa tuntas lebih cepat.
“Kami merencanakan dalam jangka waktu 15 bulan kami bisa menyelesaikan vaksinasi ke 181 juta rakyat Indonesia. Di ratas (rapat terbatas, red) tadi Bapak Presiden memberikan tantangan, apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan? Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari seluruh teman-teman untuk melakukan hal ini,” ungkap Budi.
Lanjutnya, pemerintah sudah mulai mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac secara bertahap ke 34 provinsi mulai Minggu (3/1). Budi berharap pendistribusian vaksin ini sudah selesai pada 7 Januari.
“Kami kemudian akan menunggu persetujuan dari BPOM sebelum kemudian Insya Allah akan mulai penyuntikan vaksin tersebut di minggu kedua Januari 2021 ini,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan kepada seluruh fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit dan klinik, untuk segera mendaftar ke aplikasi P-Care BPJS. Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut bisa melayani program vaksinasi ini.
“Karena kalau belum mendaftarkan, akan sulit bagi mereka untuk bisa melayani vaksinasi ini terutama untuk mencatat dan menangani kalau ada kejadian ikutan pascaimunisasi atau KIPI. Jadi yang pertama minta tolong teman-teman wartawan bisa mengingatkan seluruh Puskesmas, klinik dan Rumah Sakit,” tuturnya.
Budi juga mengimbau kepada seluruh fasilitas kesehatan tersebut untuk segera melaporkan kepada pemerintah pusat apabila terjadi kekurangan jumlah lemari pendingin untuk menyimpan vaksin.
Budi mengingtakan masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah dan berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya, kapasitas tempat tidur di ruang isolasi dan ICU untuk pasien Covid-19 sudah penuh. Apabila masyarakat tidak turut serta menjaga ini, katanya, bukan tidak mungkin kondisi pandemi di tanah air semakin memburuk.
“Sudah lebih dari 500 tenaga kesehatan kita yang wafat. Oleh karena itu saya minta tolong. Tolong kita bantu mereka, kita lindungi mereka, kita jaga mereka dengan mengurangi mobilitas dalam dua minggu mulai tanggal 11 Januari seperti diarahkan Pak Menko. Dan jangan lupa memakai masker, sekali lagi jangan lupa memakai masker, dan sekali lagi jangan lupa memakai masker. itu adalah hal yang sangat penting selain mencuci tangan dan menjaga jarak,” pungkasnya.
Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi, Kuncinya Investasi
Pemulihan ekonomi pasca dihantam pandemi menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh negara di dunia ini. Jokowi mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan pemulihan ekonomi di tanah air. Menurutnya, investasi dapat menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi tersebut.
Maka dari itu, ia berpesan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah untuk mempermudah birokrasi agar para investor mau menanamkan modalnya di Indonesia.
“Untuk investasi-investasi besar saya titip agar ditangani sendiri oleh para Bapak/Ibu Gubernur hingga betul-betul bisa direalisasikan di lapangan. Perlu saya sampaikan juga bahwa karena memang tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan ke depan, kemudian juga rasio utang pemerintah terhadap PDB (Produk Domestik Bruto -red) juga terus meningkat, kemudian kapasitas pembiayaan dari BUMN juga ada keterbatasan, sehingga terdapat kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional,” paparnya.
Maka dari itu, pemerintah pun memperkenalkan lembaga pengelola investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) kepada para gubernur. Ia mengatakan bahwa para gubernur harus tahu bahwa SWF adalah salah satu terobosan dalam rangka pembiayaan nasional.
“Supaya kita semuanya nanti bisa kenal yang namanya barang ini, sehingga nanti dalam pelaksanaan di lapangan apabila nanti menyangkut daerah ini juga saya minta para gubernur juga bisa membantu,” jelasnya.
