Perwakilan dari Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (Pertimig) di Malaysia, Binti Rosidah mengatakan betapa pentingnya Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan PRT untuk segera dimasukkan ke agenda prioritas DPR di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Undang-undang itu nantinya juga akan memberikan dampak positif terhadap PRT yang berada di luar Indonesia.
“Bisa mendorong negara-negara tujuan menerima PRT Indonesia memberikan upah yang sama melalui aturan undang-undang nasional,” kata Rosidah pada saat konferensi pers secara daring, Rabu (13/1
Rosidah menilai, apabila RUU Perlindungan PRT disahkan menjadi undang-undang. Hal itu akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap PRT di dalam maupun luar negeri.
“Sangat penting ketika kita memiliki aturan dan hukum melalui undang-undang, ini akan menjadi posisi tawar Indonesia. Mendorong negara-negara tujuan penerima PRT Indonesia memiliki kemauan yang sama untuk melindungi PRT migran,” ungkapnya.
Harapan disahkannya RUU Perlindungan PRT menjadi undang-undang juga datang dari Koordinator PRT Sapulidi, Oom Umiyati. Ia menuturkan pengesahan RUU Perlindungan PRT setidaknya akan menjamin tak ada lagi diskriminasi, pelecehan, penyiksaan, dan eksploitasi yang dialami PRT.
“Kami minta supaya pemerintah lekas memberikan payung hukum untuk para pekerjanya. Kami juga mengharapkan supaya teman-teman bekerja sama agar pemerintah melihat kalau PRT itu ada. Menginginkan agar pemerintah itu menganggap PRT itu pekerja bukan budak atau pembantu,” tutur Oom.
Komnas Perempuan Dorong Komitmen Negara
Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengatakan bahwa RUU Perlindungan PRT akan menguatkan komitmen negara untuk memastikan rasa aman dan bebas dari diskriminasi. Lantaran selama ini lingkup kerja PRT sangat jauh dari jangkauan mata publik dan negara.
“RUU ini sangat komprehensif. Ini memberikan ruang untuk negara membangun sebuah sistem perlindungan, mulai dari upaya untuk mencegahnya di tingkat hulu dengan peguatan bagi PRT sampai kepada proses penangannya,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata Andy, undang-undang ini juga akan memberikan kejelasan sistem perlindungan dan mekanisme kontrak kerja PRT.
“Itu akan membangun suasana kerja dua pihak,” ujarnya.
Menurut Komnas Perempuan, RUU Perlindungan PRT harus menjadi prioritas dalam pembahasan DPR di Prolegnas 2021.
“Kami sungguh berharap bahwa DPR akan mengesahkan ini sebagai salah satu pembahasan, dan bersungguh-sungguh untuk menjalankan perlindungan yang nyata guna menghadirkan kesetaraan yang benar-benar adil,” pungkas Andy.
RUU PPRT Ada di Urutan 13 Prolegnas 2021
Saat ini RUU Perlindungan PRT berada di urutan ke-13 Prolegnas 2021. Banyak pihak yang menanti RUU Perlindungan PRT disahkan menjadi undang-undang lantaran telah diperjuangkan lebih dari 16 tahun namun belum membuahkan hasil.
RUU Perlindungan PRT mengatur penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mediasi dengan melibatkan satuan kerja pemerintah daerah. Larangan pemberi kerja melakukan diskriminasi, ancaman, dan pelecehan, nantinya juga mampu mencegah penyalur PRT melakukan tindak perdagangan manusia.
